nusakini.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam diskusi bertajuk 'Duh KPK' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2015) menyampaikan, korupsi merupakan risiko dari pembangunan. Dengan adanya korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan.

Meski demikian Fadli Zon juga tak membenarkan langkah korupsi itu. 

"Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi 'oli' pembangunan," kata Fadli Zon. 

Fadli menyebut dalam masa pemerintahan orde baru dana non budgeter yang digunakan oleh pejabat bukan merupakan tindak pidana korupsi. Namun saat ini penggunaan dana semacam itu dianggap korupsi. 

Fadli mengusulkan untuk mengurangi tindak korupsi, pemerintah memang harus mengubah sistem. Sistem yang dibuat harus benar-benar menutup celah korupsi dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. 

"Misalnya kalau orang mau buat paspor. Kalau kita suap, itu korupsi. Harusnya ada sistem, misalnya kalau mau fast track lebih mahal," jelas Fadli Zon. 

Demikian juga untuk tilang kendaraan yang melanggar lalu lintas. Membayar polisi di tempat saat terkena tilang adalah pelanggaran hukum, maka seharusnya menurut Fadli ada sistem yang memudahkan warga sehingga menutup celah korupsi. 

"Nyogok polisi kan sudah sangat sering terjadi. Jadi sistemnya harus diubah yang mendasar dan realistis," tutup Fadli Zon.(if/mk)